MATERI KULIAH HUKUM KESEHATAN – STIKES HUSADA BORNEO

Rizana Mirza, SH, MKes.

TANGGUNG JAWAB DALAM RUMAH SAKIT

leave a comment »

Rizana Mirza, SH, M.Kes.

RUMAH SAKIT

Rumah  Sakit  adalah  suatu fasilitas  pelayanan  kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka   panjang  yang  terdiri  dari  observasi,  diagnostik, terapeutik   dan   rehabilitatif   untuk   orang – orang  yang menderita sakit, cidera dan melahirkan ( Draft RUU RS ).

RUMAH SAKIT

Rumah  Sakit  sbg  salah  satu  sarana   pelayanan   tempat pemberian   yankes   kpd   masy    memiliki karakteristik tersendiri yg dlm pelaksanaan fungsinya telah menghadapi berbagai permasalahan yg kompleks baik internal maupun eksternal yg dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya perkembangan ilmu  pengetahuan  kedokteran,  kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat;

RUMAH SAKIT

Kompleksitas permasalahan rumah sakit tidak mengharuskan rumah   sakit   melepaskan   fungsinya sebagai  sarana  tempat memperoleh  dan  pemberian  yankes  kpd masy, namun harus  mampu    memberikan   pelayanan   yg   lebih   bermutu,    dan terjangkau   oleh   masy   agar   terwujud   derajat    kesehatan masyarakat yg optimal;

RUMAH SAKIT

Pengembangan rumah sakit yang cenderung kearah mencari keuntungan telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat, rendahnya  mutu  pelayanan  dan munculnya berbagai kasus gugatan karena adanya dugaan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

RUMAH SAKIT

Rumah  Sakit  sbg  salah  satu  sarana   pelayanan   tempat pemberian   yankes   kpd   masy    memiliki     karakteristik tersendiri yg dlm pelaksanaan fungsinya telah menghadapi berbagai permasalahan yg kompleks baik internal maupun eksternal yg dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya perkembangan ilmu  pengetahuan  kedokteran,  kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat;

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

  • Setiap   rumah   sakit   mempunyai   kewajiban   memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
  • Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien tanpa uang muka atau jaminan;
  • Memberikan pelayanan kepada orang tidak mampu atau miskin;
  • Merujuk pasien yang memerlukan pelayanan diluar kemampuan pelayanan rumah sakit;
  • Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
  • Menghormati hak-hak pasien dan melaksanakan etika rumah sakit;
  • Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit          ( hospital  bylaws).
  • Memberikan informasi tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
  • Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
  • Mematuhi pola tarif nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
  • Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.
  • Kepedulian sosial.

HAK RUMAH SAKIT

  • Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia;
  • Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
  • Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan
  • Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan.
  • Menerima bantuan dari pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku. Menggugat secara perdata pihak-pihak yang mengakibatkan kerugian.
  • Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
  • Mengiklankan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

SEKIAN

Written by rizanamirza

September 23, 2009 at 6:16 am

Ditulis dalam Kuliah

PENGANTAR ILMU HUKUM

leave a comment »

Apakah Hukum itu ?

Plato ( Bk.Republik ) : Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

E.Utrecht :  Hukum adalah himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan – yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.

Soerojo Wignjodipuro,SH :  Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tatatertib dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian Hukum :  Sebagai    seperangkat   ketentuan – ketentuan   atau   kaidah   dalam kehidupan bersama yg memberikan patokan terhadap apa yg boleh dilakukan  dan  apa  yg tidak boleh dilakukan seseorang atau subyek hukum  serta  pelaksanaan  ketentuan/kaidah  itu  dapat dipaksakan dengan suatu sanksi hukum.

SUBYEK HUKUM :

Ialah pendukung hak dan kewajiban, dan terdiri dari dua macam, yaitu Orang (Person) dan Badan Hukum (Rechtpersoon).

Orang (Person) berarti pembawa hak dan kewajiban (Rechtsdrager) atau subyek di dalam hukum.

Badan Hukum (Rechtpersoon)  ialah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat turut di dalam lalu lintas hukum, dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan.

Bedanya dengan orang (person) adalah tidak mempunyai kekuasaan material, karena tidak dapat kawin, juga tidak bisa beranak.  Contoh: Perseroaan Terbatas, CV, Koperasi, Negara dsb.

OBYEK HUKUM :

Ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (person atau rechtsperson) dan yang menjadi obyek hukum dari suatu hubungan hukum disebut hak, karena dapat dikuasai oleh subyek hukum.

HUBUNGAN HUKUM :

Suatu wewenang yang ada pada seseorang untuk menguasai sesuatu dari orang lain, dan kewajiban dari orang lain untuk berprilaku sesuai dengan wewenang yang ada.

Isi dari wewenang dan kewajiban tersebut ditentukan oleh hukum ( misal : hubungan antara pembeli dan penjual ).

AKIBAT HUKUM :

Adalah akibat suatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yg dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yg dikehendaki yg diatur oleh hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yg terjadi dari segala perbuatan hukum yg dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yg disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yg bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Written by rizanamirza

September 23, 2009 at 6:15 am

Ditulis dalam Kuliah

PENGANTAR HUKUM KESEHATAN

leave a comment »

Awal thn 460 SM :
Hippocrates  berusaha untuk merasionalkan ilmu kedokteran dengan menekankan arti pentingnya “pengobatan dan kemanusian”.

Abad ke 15 :
Ilmu pengobatan mengalami perubahan dari sifat mistis ke arah moralis dan paternalistik.

Abad ke 18 – 19 :
Tumbuh perubahan kegiatan ilmu kedokteran yg dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dari faktor permintaan penawaran dgn pola hidup konsumerisme yg mengakibatkan “aneka persoalan sosial dibidang pengobatan” dan tumbuhnya konflik kepentingan antara pasien dan dokter.

Abad ke 20 :
Perluasan hukum kedokteran menjadi hukum kesehatan yg ditandai dengan perubahan sosial tentang “hak asasi manusia”, dan sejak itu tumbuh hubungan “kontraktual”.

Hak asasi manusia yg berhubungan dgn segi kedokteran maupun segi kesehatan (The UN Universal Declaration of Human Rights 1948) :
1. The Right to Health Care
2. The Right to Self Determination
3. The Right to Information

Dua pandangan tentang masuknya disiplin hukum dalam bidang kesehatan :
1. Profesi kedokteran bebas ;
2. Dokter tidak dapat dibiarkan bebas ;

Diperkecil  : Memahami arti penting suatu ketentuan hukum di dalam  masyarakat  serta  memahami  tujuan dan tugas pokok dalam kehidupan bersama.

Fungsi hukum dalam kehidupan bersama adalah :

1. Menetapkan hubungan antara anggota dalam masyarakat.

2. Memberikan   wewenang   kepada  pribadi  atau  lembaga  tertentu untuk  mengambil  suatu  keputusan  mengenai  soal  publik/umum

3. Menunjukan  suatu  jalan  bagi  penyelesaian pertentangan dengan menggariskan   apa  yang   diijinkan   dan  apa   yang   dilarang disertai dengan sanksi-sanksinya.

Tujuan Hukum :  untuk mencapai ketertiban & kedamaian.

Tugas hukum :

1. Membagi hak & kewajiban antara perorangan di dlm masyarakat ;

2. Membagi kewenangan kepada pribadi atau lembaga tertentu ;

3. Mengatur cara memecahkan lembaga hukum.

Pengertian / defenisi Hukum Kesehatan :

¨  Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Dep. Kehakiman RI :

Hukum kesehatan  adalah  ketentuan – ketentuan  hukum yang mengatur ttg hak & kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dlm melaksanakan upaya  kesehatan  maupun  dari  individu  atau masyarakat  yg  menerima  upaya  kesehatan  tsb  dalam segala asfeknya yaitu asfek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif &diperhatikan pula asfek organisasi & sarana.

Pedoman – pedoman  medis  internasional, hukum kebiasaan & hukum  otonom  di bidang  kesehatan, ilmu  pengetahuan dan literatur medis merupakan pula sumber hukum kesehatan.

PERHUKI ( Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia ) :

Hukum  Kesehatan   adalah   semua   yang  berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak & kewajiban  sebagai  penerima pelayanan maupun dari pihak   penyelenggara   pelayanan   kesehatan  dalam  segala  asfek organisasi, sarana,pedoman-pedoman medis nasional / internasional, hukum  di bidang  kesehatan, jurisprudensi  serta ilmu pengetahuan bidang kesehatan kedokteran.

Sedangkan yg  dimaksud dgn hukum kedokteran adalah bagian dari hukum kesehatan yg menyangkut pelayanan medis.

Written by rizanamirza

September 23, 2009 at 6:14 am

Ditulis dalam Kuliah

INFORMED CONSENT (Persetujuan Tindakan Medik)

leave a comment »

DASAR HUKUM

Pasal 45 Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

PENTINGNYA PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

SIFAT KEBERHASILAN TINDAKAN KEDOKTERAN ATAU KEDOKTERAN GIGI TIDAK PASTI

HAK DASAR INDIVIDU == > THE RIGHT OF SELF DETERMINATION

HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN

Transaksi   :  Perjanjian / Persetujuan.

Terapeutik :  Dalam bidang kesehatan.

Persetujuan  yang  terjadi  antara  dokter dengan pasien  bukan  di  bidang   pengobatan  saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif.

Landasan Hukum :

Pasal 1313 KUH Perdata:

“Suatu    PERJANJIAN adalah   suatu perbuatan   dengan  mana satu   orang atau lebih mengikatkan dirinya  terhadap satu orang atau lebih”.

Dokter  >< Pasien

Persetujuan :  “Perjanjian”  = “Perikatan”

KUH Perdata :

“Perikatan”  adalah  hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan  pihak  yang  lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

INFORMASI

  • Diagnosis dan tata cara tindakan;
  • Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
  • Alternatif tindakan lain, risikonya;
  • Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  • Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
  • Perkiraan biaya

PERSETUJUAN       ≠       PERJANJIAN

- Sukarela

- Kesepakatan bersama

- Kemauan Sendiri

- Menjadi Undang-Undang

Written by rizanamirza

September 23, 2009 at 5:20 am

Ditulis dalam Kuliah

HAK SERTA KEWAJIBAN PASIEN DAN DOKTER

leave a comment »

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945  Sila II Pancasila ( Kemanusiaan yang adil & beradab).

“Declaration of Human Rights” PBB (1948)

HUBUNGAN DOKTER–PASIEN :

Jenis hubungan dokter-pasien sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran, sebagai konsekuensi kewajiban profesi yg memberikan batasan atau rambu-rambu hubungan tersebut. Kewajiban tersebut tertuang dlm prinsip moral profesi.

PRINSIP MORAL PROFESI

PRINSIP UTAMA :

Menghormati hak-hak pasien ( Autonomi ).

Berorientasi kepada kebaikan pasien ( Beneficence ).

Tidak mencelakakan atau memperburuk keadaan pasien ( Non Maleficence).

Keadilan distribusi, meniadakan diskriminasi ( Justice ).

PRINSIP TURUNAN :

Veracity ( Kebenaran = Truthfull information ).

Fidelity ( Kesetiaan ).

Privacy.

Confidentiality ( Menjaga kerahasiaan ).

HAK PASIEN ( KODEKI ) :

  • Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
  • Memperoleh pelayanan kedokteran yg manusiawi sesuai dgn standar profesi kedokteran.
  • Memperoleh penjelasan ttg diagnosis dan terapi dari dokter yg mengobatinya.
  • Menolak prosedur diagnosis & terapi yg direncanakan, bahkan dpt menarik diri dari kontrak terapeutik.
  • Memperoleh penjelasan ttg riset kedokteran yg akan diikutinya.
  • Menolak atau menerima keikutsertaannya dlm riset kedokteran.
  • Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan, dan dikembalikan kepada dokter yg merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindaklanjut.
  • Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi.
  • Memperoleh penjelasan ttg peraturan-peraturan rumah sakit.
  • Berhubungan dgn keluarga, penasehat atau rohaniawan dll yg diperlukan selama perawatan di RS.
  • Memperoleh penjelasan ttg perincian biaya perawatan & biaya lainnya di RS.

KEWAJIBAN PASIEN :

  • Memeriksakan diri sedini mungkin kepada dokter.
  • Memberikan informasi yg benar dan lengkap ttg penyakitnya.
  • Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter.
  • Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat di RS dsb.
  • Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh.
  • Melunasi segala biaya perawatan di RS.

KEWAJIBAN DOKTER :

  • Keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi ( utama ) è “Aegroti Salus Lex Suprema

HAK DOKTER :

  • Melakukan praktek dokter setelah memperoleh Surat Ijin Dokter (SID) dan Surat Ijin Praktek (SIP).
  • Memperoleh informasi yg benar dan lengkap dari pasien / keluarga ttg penyakitnya.
  • Bekerja sesuai standar profesi.
  • Menolak melakukan tindakan medik yang bertentangan dgn etika, hukum, agama dan hati nuraninya.
  • Mengakhiri hubungan dgn seorang pasien, jika menurut penilaiannya kerjasama pasien dengannya tidak ada gunanya lagi, kecuali dlm keadaan gawat darurat.
  • Menolak pasien yg bukan bidang spesialisasinya, kecuali dlm keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yg mampu menanganinya.
  • Hak atas “privacy’ dokter.
  • Ketenteraman bekerja.
  • Mengeluarkan surat-surat keterangan dokter.
  • Menerima imbalan jasa.
  • Menjadi anggota perhimpunan profesi.
  • Hak membela diri.

PENUTUP

Written by rizanamirza

September 23, 2009 at 4:58 am

Ditulis dalam Kuliah

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.